NUNUKAN – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Utara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) PMII ke-66, Jumat (1/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kaderisasi bagi seluruh pengurus cabang PMII se-Kalimantan Utara. Rakerda mengusung tema “Akselerasi Kaderisasi dan Memperkuat Soliditas Antar Pengurus dalam Orientasi Pembangunan Daerah.”
Ketua PKC PMII Kalimantan Utara, Muh. Nur Arisan, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni peringatan hari lahir organisasi, melainkan wadah memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar kader di seluruh tingkatan kepengurusan.
Menurutnya, PMII Kaltara terus berupaya menjalankan roda organisasi dan memperkuat gerakan kaderisasi sejak terbentuk sebagai wilayah mandiri di Kalimantan Utara.
“Forum ini menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi seluruh kader PMII di Kalimantan Utara. Organisasi tidak bisa hanya dijalankan oleh ketua, tetapi harus melibatkan seluruh pengurus mulai dari wilayah, cabang, komisariat hingga rayon,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kaderisasi merupakan akar utama keberlangsungan organisasi. Karena itu, seluruh cabang diminta terus menghidupkan proses kaderisasi hingga tingkat rayon dan komisariat.
“Kaderisasi harus terus berjalan. Ketika kaderisasi tidak berjalan, maka organisasi juga akan melemah. Karena itu penguatan kapasitas kader harus dilakukan di semua tingkatan,” katanya.
Selain memperkuat internal organisasi, PMII juga didorong agar tetap hadir di tengah masyarakat melalui program-program yang berbasis kebutuhan rakyat. Nur Arisan menilai gerakan PMII harus tetap berada pada koridor perjuangan masyarakat dan tidak terjebak pada kepentingan politik golongan tertentu.
“PMII harus memiliki aksi nyata di masyarakat. Apa yang kita suarakan harus benar-benar berbasis kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik praktis ataupun kelompok tertentu,” tegasnya.
Dalam sambutannya, ia juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD, agar dijalankan secara transparan dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
“Kita ingin pembangunan berjalan dengan baik dan penggunaan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Pemprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, mengapresiasi kontribusi PMII dalam melahirkan kader-kader intelektual dan pemimpin bangsa.
Ia menyebut, selama 66 tahun PMII telah menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi kader yang konsisten mengawal nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.
“PMII bukan hanya organisasi kader, tetapi tempat lahirnya calon pemimpin bangsa yang berpijak pada nilai Islam, nasionalisme, keilmuan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Menurut Robby, tema Rakerda PMII tahun ini sangat relevan dengan tantangan pembangunan daerah dan perkembangan zaman. Ia menilai organisasi kepemudaan harus mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat.
“Kader PMII harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya pengamat atau komentator. Pemimpin masa depan adalah mereka yang mampu berpikir kritis, kolaboratif dan memiliki jiwa melayani,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan forum tersebut sebagai ruang konsolidasi intelektual dan spiritual, serta mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kepemudaan, termasuk PMII, dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif.
Di akhir sambutannya, Robby secara resmi membuka pelaksanaan Rakerda PMII Kalimantan Utara dan berharap kegiatan tersebut berjalan lancar serta melahirkan kader-kader yang amanah dan visioner untuk kemajuan Kalimantan Utara.
Editor: Riko Aditya
