NUNUKAN – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kabupaten Nunukan mendapat sorotan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Nunukan.
Kondisi tersebut dinilai tidak bisa terus dianggap sebagai persoalan teknis semata, mengingat listrik menjadi kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Ketua PMII Cabang Nunukan, Yustin Yusuf, mengatakan pemadaman listrik berdampak luas terhadap masyarakat. Tidak hanya rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM, perdagangan, perkantoran, pendidikan hingga pelayanan publik.
Menurutnya, PMII memahami pemadaman dapat terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari keterbatasan daya, gangguan pembangkit hingga pemeliharaan jaringan. Namun, kondisi tersebut tetap harus diikuti dengan langkah penanganan yang cepat dan terukur dari PLN ULP Nunukan.
“Kalau memang ada gangguan atau keterbatasan daya, masyarakat bisa memahami. Tetapi yang harus dipastikan adalah bagaimana PLN memberikan solusi agar pemadaman tidak berlangsung berkepanjangan dan bisa diminimalisir di luar jadwal yang sudah disampaikan,” ujar Yustin.
Ia juga meminta PLN meningkatkan komunikasi publik. Menurutnya, penyampaian jadwal pemadaman kepada masyarakat merupakan langkah positif karena memberikan kesempatan bagi warga untuk menyesuaikan aktivitas.
Namun, informasi tersebut harus disampaikan secara cepat, jelas, terbuka dan konsisten melalui saluran yang mudah diakses masyarakat.
“Kalau ada perubahan jadwal atau terjadi pemadaman di luar jadwal, masyarakat juga harus segera diberikan penjelasan. Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan informasi dari media sosial atau pesan berantai yang belum tentu benar,” tegasnya.
Yustin menilai komunikasi yang tidak maksimal berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sekaligus memperbesar keresahan masyarakat. Karena itu, PLN dinilai perlu membuka ruang komunikasi dan pengaduan yang benar-benar responsif.
Selain menyoroti PLN, PMII Nunukan juga meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak hanya menunggu penyelesaian dari pihak PLN.
Pemerintah daerah dinilai perlu mengambil peran aktif dengan melakukan koordinasi intensif untuk mengetahui kondisi riil kelistrikan dan perkembangan penanganannya.
“Pemerintah daerah jangan hanya menunggu. Harus ada koordinasi aktif dengan PLN, termasuk mengetahui penyebab utama pemadaman dan langkah penyelesaiannya,” katanya.
Menurut Yustin, pemerintah juga harus memastikan persoalan kelistrikan tidak sampai mengganggu pelayanan dasar masyarakat. Fasilitas penting seperti rumah sakit, puskesmas, penyediaan air bersih dan pelayanan pemerintahan perlu memiliki langkah antisipasi ketika terjadi pemadaman.
Dalam jangka panjang, Pemkab Nunukan juga didorong untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar kebutuhan infrastruktur kelistrikan di daerah perbatasan mendapat perhatian lebih serius.
“Nunukan merupakan wilayah perbatasan. Infrastruktur dasar seperti listrik harus menjadi perhatian strategis. Jangan sampai persoalan pasokan listrik terus berulang tanpa ada solusi jangka panjang,” tuturnya.
PMII Nunukan juga mendorong adanya upaya peningkatan pasokan listrik, pengembangan sumber energi serta penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk untuk wilayah perbatasan dan pedalaman yang hingga kini masih membutuhkan perhatian.
Yustin menegaskan keresahan masyarakat terhadap pemadaman bergilir merupakan hal yang wajar. Keluhan yang muncul, kata dia, seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama bagi PLN maupun pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya kami meminta PLN dan pemerintah daerah segera menghadirkan solusi yang konkret dan berkelanjutan. Persoalan pemadaman listrik jangan sampai terus menjadi masalah yang berulang di Kabupaten Nunukan,” pungkasnya. (*)
Editor: Riko Aditya
