TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti sejumlah kendala dalam penanganan bencana, khususnya regulasi administrasi yang dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltara ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum diskusi mengenai tantangan yang dihadapi petugas dalam menangani bencana di lapangan.
Kunjungan dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, bersama sejumlah anggota, yakni Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Rombongan diterima Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.
Dalam pertemuan itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Siti Laela, mengapresiasi kesigapan petugas BPBD dalam menghadapi berbagai kejadian bencana, mulai dari kebakaran hingga tanah longsor yang dipicu cuaca dan faktor alam.
Namun, politisi Golkar itu menilai mekanisme administrasi penyaluran bantuan perlu dievaluasi. Menurutnya, aturan yang terlalu rumit berpotensi membuat pemerintah daerah sulit bergerak cepat saat masyarakat membutuhkan pertolongan.
Siti Laela mengatakan, kondisi geografis dan dinamika alam di Kaltara membuat potensi bencana sulit diprediksi. Berbagai kejadian bisa muncul sewaktu-waktu dan membutuhkan respons cepat pemerintah.
“Biasanya batu bara kan membawa rezeki yang luar biasa, ini malah membawa bencana bagi kita. Tapi betul-betul kondisi alam yang menjadikan banyak kebakaran, bencana, dan berkaitan dengan alam tentunya,” ujar Siti Laela.
Ia juga menyinggung persoalan kewenangan dan regulasi yang menurutnya kerap menempatkan pejabat daerah dalam posisi dilematis saat hendak memberikan bantuan secara langsung. Hal itu, kata dia, berdasarkan pengalamannya saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan monitoring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini.
Menurut Siti Laela, pengetatan aturan membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan.
“Kalau menurut aturan KPK kayaknya untuk membantu langsung daerah terus ke OPD-OPD, kecamatan-kecamatan, itu dilarang sama KPK. Menurutnya itu bukan kewenangannya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan kepedulian DPRD dan pemerintah daerah terhadap korban bencana tidak boleh terhenti hanya karena persoalan administrasi. Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik antara BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota agar penanganan bencana berjalan terpadu, termasuk dalam mempercepat bantuan saat musibah terjadi.
Siti Laela berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pola kerja sama yang jelas sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan koordinasi maupun kewenangan.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara berharap koordinasi lintas pemerintahan dalam penanggulangan bencana semakin kuat, sehingga masyarakat terdampak segera mendapat bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Harapan kita, bagaimana cara bekerja sama antara mungkin OPD yang ada di kabupaten kota dengan provinsi. Supaya ada sinergitas dalam penanganan apabila ada bencana di kabupaten, jadi provinsi cepat memberikan bantuan,” pungkasnya.
Editor: Riko Aditya.












