TANA TIDUNG – Aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara, masih terkendala transportasi.
Sebagian petani harus menyeberangi sungai untuk menjangkau lahan garapan, sehingga bantuan perahu dan mesin ketinting menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang disuarakan warga.
Persoalan itu menjadi salah satu aspirasi yang dihimpun Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, selama kegiatan reses pada 11–16 November 2026.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, kondisi geografis Tana Tidung membuat sarana transportasi air berperan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama petani dan nelayan.
“Petani di Tana Tidung masih banyak yang melakukan aktivitas pertanian di seberang sungai. Karena itu, bantuan perahu dan ketinting sangat dibutuhkan untuk mempermudah mobilitas mereka. Begitu juga bantuan untuk sektor perikanan bagi masyarakat nelayan,” ujar Herman.
Menurutnya, dukungan sarana transportasi itu tidak hanya membantu mobilitas warga, tetapi juga dapat memperlancar produksi dan distribusi hasil pertanian maupun perikanan.
Selama reses, Herman menerima berbagai aspirasi warga di sejumlah wilayah Tana Tidung hingga kawasan timur Kabupaten Bulungan. Selain kebutuhan sektor pertanian dan perikanan, warga juga menyoroti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Masyarakat berharap tersedia rumah sakit rujukan lokal dengan fasilitas lebih memadai. Selama ini, pasien yang membutuhkan penanganan medis lanjutan masih dirujuk ke Tarakan.
Kondisi tersebut dinilai menambah beban keluarga pasien, terutama biaya perjalanan dan kebutuhan selama mendampingi pengobatan. Karena itu, warga mengusulkan bantuan transportasi pasien serta penyediaan rumah singgah di Tarakan.
Di sektor pendidikan, masyarakat berharap pemerintah kabupaten meningkatkan alokasi beasiswa. Dukungan itu dinilai penting agar anak-anak yang melanjutkan pendidikan tinggi ke luar daerah memperoleh bantuan secara lebih merata.
Warga juga meminta perbaikan jalan usaha tani dan pembenahan drainase permukiman untuk menunjang aktivitas ekonomi serta mengurangi risiko banjir.
Herman menegaskan, seluruh masukan selama reses akan dihimpun dan diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD Kaltara, sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan kemampuan anggaran daerah.
“Seluruh aspirasi masyarakat ini akan kita tampung dan kawal untuk disampaikan dalam pembahasan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah. Mulai dari bantuan pertanian, perikanan, infrastruktur, pendidikan hingga pelayanan kesehatan, semuanya menjadi perhatian kita,” tegasnya.
Ia berharap aspirasi tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait, sehingga kebutuhan warga tidak sekadar menjadi catatan reses, tetapi diperjuangkan menjadi program pembangunan yang bermanfaat nyata.
Editor: Riko Aditya.






