NUNUKAN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengapresiasi inovasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA).
Program yang dikenal dengan nama Bakti Benuanta tersebut dinilai menjadi terobosan dalam menggali potensi pendapatan daerah, khususnya dari aktivitas transportasi perairan yang cukup tinggi di wilayah Kaltara.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, mengatakan inovasi tersebut patut diapresiasi karena mampu membuka sumber pendapatan baru di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Komisi II mengapresiasi terobosan Bapenda Kaltara yang mampu mengatasi keterbatasan fiskal lewat peningkatan PAD dari PKAA. Ini terobosan dan menjadi pelopor di Indonesia,” kata Nasir, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu semakin kreatif dalam mengidentifikasi sumber pendapatan yang selama ini belum dikelola secara optimal. Upaya meningkatkan PAD, kata dia, tidak harus selalu dilakukan dengan menambah beban masyarakat, tetapi dapat melalui pengelolaan potensi ekonomi yang sudah ada.
Nasir menilai kebijakan PKAA cukup relevan dengan kondisi geografis Kaltara yang memiliki wilayah perairan luas serta aktivitas transportasi sungai dan laut yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Bahkan, inovasi tersebut mulai menarik perhatian daerah lain. Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan studi tiru ke Kaltara untuk mempelajari mekanisme penerapan pajak kendaraan di atas air.
“Ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan Bapenda Kaltara memiliki nilai dan berpotensi menjadi referensi bagi daerah lain dalam menggali sumber pendapatan daerah,” ujarnya.
Berdasarkan publikasi resmi Pemprov Kaltara, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 62 kapal telah memenuhi kewajiban pajak dengan penerimaan sebesar Rp176,89 juta. Sementara nilai opsen atau pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase mencapai Rp116,75 juta.
Adapun hingga 20 Oktober 2026, jumlah kapal yang telah membayar pajak tercatat sebanyak 79 unit. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp137,25 juta dengan opsen sebesar Rp90,58 juta.
Sementara potensi kendaraan bermotor di atas air yang telah teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit. Meski demikian, angka tersebut masih memerlukan verifikasi untuk memastikan jumlah kendaraan yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai objek pajak.
“Meskipun masih diperlukan verifikasi untuk memastikan jumlah yang benar-benar termasuk objek pajak, nilai tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan penerimaan daerah yang cukup besar,” jelas Nasir.
Di sisi lain, Nasir mengingatkan agar penerapan kebijakan tersebut tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut yang menggunakan perahu untuk menunjang mata pencaharian.
Ia menjelaskan, pengenaan PKAA telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdapat ketentuan pengecualian pajak bagi kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).
“Mereka menggunakan perahu bukan untuk usaha komersial berskala besar, tetapi untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” tegasnya.
Menurut Nasir, perlindungan terhadap nelayan kecil harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Terlebih, masyarakat di kawasan pesisir dan perbatasan seperti Nunukan dan Tarakan masih banyak yang menggantungkan penghasilan dari perikanan tangkap maupun budidaya rumput laut.
Karena itu, ia meminta Bapenda Kaltara menggencarkan sosialisasi agar masyarakat memahami secara jelas kendaraan air yang menjadi objek pajak maupun yang mendapatkan pengecualian.
Nasir menegaskan, optimalisasi PAD harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak boleh sampai membebani kelompok masyarakat yang secara ekonomi masih membutuhkan perlindungan pemerintah.
“Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, malah masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan,” ungkapnya.
Editor: Riko Aditya.






