Komisi IV DPRD Kaltara Kunjungi BPBD Tarakan, Listiani Minta Regulasi dan SOP Perjelas Kewenangan Penanganan Bencana

TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Listiani, menekankan pentingnya regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar penanggulangan bencana tidak berbenturan dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).

Rombongan Komisi IV dipimpin Wakil Ketua Syamsuddin Arfah. Anggota yang hadir adalah Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Kedatangan mereka disambut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.

Menurut Listiani, memahami batas kewenangan adalah hal mendasar bagi anggota legislatif, terutama dalam menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah.

Ia mengakui, aturan yang membatasi kewenangan di setiap tingkatan pemerintahan sempat membuat pihaknya bingung menentukan langkah membantu daerah.

“Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. KPK juga mengingatkan bahwa sebelum memberikan bantuan, harus dilihat terlebih dahulu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota,” ungkapnya.

Setelah memahami batasan tersebut, lanjut Listiani, DPRD provinsi justru perlu mencari ruang kontribusi yang tepat agar dukungannya tetap bisa dirasakan pemerintah kabupaten/kota.

Karena itu, ia menilai komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat. Dengan pembagian tugas yang terarah, dukungan pemerintah provinsi dalam penanganan kebencanaan diharapkan berjalan lebih efektif.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV berharap memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi BPBD Tarakan.

Hasil koordinasi tersebut akan menjadi bahan bagi legislatif untuk mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana di Kaltara.

Editor: Riko Aditya.