NUNUKAN – Seorang pria berinisial H (44) diamankan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nunukan atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait fasilitasi keberangkatan ilegal lima calon pekerja migran Indonesia (CPMI) menuju Malaysia, Jumat (13/11/2026) siang.
Kasi Humas Polres Nunukan, Ipda Idris menjelaskan, bahwa kasus ini terungkap berawal dari penyelidikan personel Satreskrim terkait dugaan tindak pidana penempatan pekerja migran secara ilegal dan/atau penyelundupan manusia, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat.
“Dari informasi tersebut, personel kemudian mengamati lima orang yang diduga calon pekerja migran Indonesia di sekitar Jalan Lingkar Pulau Nunukan, Kelurahan Nunukan Timur. Kelima orang itu terdiri dari tiga laki-laki dewasa, satu anak, dan satu perempuan dewasa,” kata Ipda Idris.
Ia menuturkan, saat dilakukan interogasi, kelima orang tersebut mengakui bahwa mereka hendak melakukan perjalanan ke Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dokumen resmi, serta berencana melintasi perbatasan tanpa melalui pos pemeriksaan keimigrasian.
“Dari keterangan kelima CPMI tersebut, diketahui bahwa keberangkatan mereka difasilitasi oleh seorang pria berinisial H. Selanjutnya, personel membawa kelima orang tersebut ke Mapolres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
Ipda Idris menjelaskan, dari hasil penyelidikan, pelaku diduga dengan sengaja memfasilitasi keberangkatan calon pekerja migran secara ilegal demi memperoleh keuntungan pribadi. Pelaku mengenakan tarif sebesar RM1.250 atau setara Rp5.500.000 per orang untuk perjalanan dari Nunukan menuju Malaysia.
“Dari hasil pemeriksaan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga unit telepon genggam merek Oppo, Vivo, dan Infinix, serta dua lembar tiket kapal KM Panto yang digunakan sebagai sarana perjalanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kasus ini masih terus didalami oleh penyidik untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam praktik penempatan pekerja migran ilegal tersebut.
“Kasus ini akan terus kami kembangkan guna memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Ipda Idris.
Atas perbuatannya, pelaku H dijerat Pasal 81 juncto Pasal 69, Subsider Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Penulis: Riko Aditya.
