NUNUKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, Kalimantan Utara, perlahan bangkit setelah sempat dihantam persoalan keuangan yang dipicu kasus korupsi di internal manajemen beberapa tahun lalu.
Kini, rumah sakit rujukan di wilayah perbatasan tersebut menargetkan seluruh utang dapat dilunasi pada tahun depan.
Direktur RSUD Nunukan, dr. Andi Bau Tune Mangkau, mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan manajemen sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan agar kondisi keuangan rumah sakit kembali stabil.
“Kami menargetkan pada tahun depan seluruh utang RSUD Nunukan bisa diselesaikan. Dengan begitu operasional rumah sakit dapat berjalan maksimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” kata Andi kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, saat ini beban utang rumah sakit telah jauh berkurang dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dari total kewajiban yang sempat mencapai lebih dari Rp42 miliar sejak 2021, kini tersisa sekitar Rp16 miliar setelah dilakukan pembayaran bertahap.
Menurut Andi, pada 2025 RSUD Nunukan masih memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp26.040.601.368,46 yang sebagian besar berasal dari utang obat, bahan medis habis pakai (BMHP), serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Sepanjang tahun tersebut, manajemen rumah sakit berhasil melunasi sekitar Rp9.054.101.071,45 sehingga sisa kewajiban kini tinggal Rp16.986.500.297,01.
Upaya pelunasan utang dilakukan bersamaan dengan perbaikan pelayanan rumah sakit. Salah satu dampaknya terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat. Jumlah kunjungan pasien kini mencapai sekitar 6.500 orang setiap bulan.
“Setiap pengeluaran harus ditelaah antara mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Dari situ kami bisa mengatur anggaran sekaligus mencicil utang,” ujarnya.
Ia juga menyebut tren rujukan pasien ke luar daerah mulai menurun. Warga dari wilayah pedalaman seperti Lumbis kini lebih banyak memilih berobat ke RSUD Nunukan, sementara jumlah pasien yang sebelumnya berobat ke Tawau, Malaysia, juga berkurang.
“Peningkatan jumlah pasien menjadi salah satu sumber pendapatan rumah sakit. Selain itu, rujukan keluar daerah juga jauh berkurang, termasuk ke Tawau. Ini membantu memperkuat keuangan RSUD untuk membayar kewajiban yang ada,” jelasnya.
Dalam proses pemulihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan turut memberikan dukungan anggaran. Pada 2024 lalu, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp19 miliar dari APBD untuk membantu operasional rumah sakit. Selain itu, tambahan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp6,5 miliar digunakan untuk membayar gaji tenaga honorer serta kebutuhan dasar seperti listrik dan air.
“Dukungan pemerintah daerah sangat penting saat RSUD dalam kondisi sulit. Bantuan itu menjadi salah satu langkah penyelamatan agar rumah sakit tetap bisa beroperasi,” kata Andi.
Selain memperbaiki kondisi keuangan, RSUD Nunukan juga mulai menyiapkan berbagai pengembangan layanan medis. Salah satunya adalah rencana menghadirkan layanan Cathlab (Catheterization Laboratory) yang digunakan untuk pemeriksaan dan tindakan pada jantung serta pembuluh darah.
Rumah sakit juga akan membangun fasilitas laboratorium cytotoxic, yaitu ruang khusus untuk penanganan obat kemoterapi kanker.
“Untuk laboratorium cytotoxic kami mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. RSUD hanya menyiapkan gedung dan tenaga dokter, sementara peralatannya akan disediakan oleh pusat,” ujarnya.
Dalam rencana jangka menengah, manajemen rumah sakit juga akan memfungsikan salah satu gedung sebagai paviliun perawatan khusus. Fasilitas ini ditujukan bagi pasien yang membutuhkan layanan eksklusif di luar pembiayaan BPJS maupun asuransi.
Di sisi lain, RSUD Nunukan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini jumlah karyawan tercatat sekitar 681 orang, sementara kebutuhan ideal mencapai 830 orang atau masih kurang sekitar 149 tenaga.
Bangunan rumah sakit yang telah berusia sekitar 25 tahun juga mulai membutuhkan perbaikan. Manajemen telah merencanakan renovasi pada beberapa bagian, termasuk Gedung Anggrek, serta mulai mengoperasikan Gedung Mawar yang selesai direhabilitasi pada akhir 2025 lalu.
“Kami terus berbenah, mulai dari pelayanan, peningkatan kualitas SDM, ketersediaan obat hingga pembaruan sarana medis. Tujuannya satu, memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat di wilayah perbatasan RI–Malaysia,” tegas Andi.
Penulis: Riko Aditya
