Reses Muhammad Nasir, Pelaku UMKM Minta Pendampingan Langsung Pemerintah

DPRD Kaltara, Nunukan141 Dilihat

NUNUKAN – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Nunukan berharap pemerintah lebih aktif memberikan pendampingan dalam mengakses program bantuan usaha. Mereka tidak hanya membutuhkan dukungan permodalan maupun sarana usaha, tetapi juga kemudahan dalam memenuhi persyaratan administrasi pengajuan bantuan.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses kedua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Nunukan. Kegiatan yang dihadiri sekitar 90 peserta itu digelar bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ayah Nasional, Kamis (12/11/2026).

Berbeda dari kegiatan reses sebelumnya, pertemuan kali ini dikhususkan bagi kaum laki-laki. Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan, terutama terkait kebutuhan bantuan bagi pelaku UMKM dan pengembangan usaha peternakan.

Namun, selain mengharapkan bantuan usaha, masyarakat juga menyoroti pola pelayanan pemerintah yang dinilai perlu lebih aktif menjangkau pelaku usaha kecil.

Muhammad Nasir mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pengajuan bantuan pemerintah. Terlebih, sejumlah program bantuan mensyaratkan penerima tergabung dalam kelompok usaha dengan kelengkapan administrasi tertentu.

“Warga berharap instansi yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan, lebih aktif turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendampingan,” ujar Nasir.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya menunggu masyarakat datang membawa proposal, tetapi juga berinisiatif memberikan sosialisasi dan membantu warga memahami prosedur yang harus dipenuhi.

Dalam reses tersebut, masyarakat mengusulkan agar petugas dari instansi terkait turun langsung ke kelurahan maupun lingkungan warga untuk memberikan pemahaman mengenai program bantuan, membantu pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta mendampingi penyusunan proposal sesuai ketentuan.

“Mereka mengusulkan agar petugas dinas turun ke kelurahan dan lingkungan masyarakat untuk memberikan sosialisasi, membantu pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok usaha lain yang sesuai ketentuan program, serta mendampingi penyusunan proposal,” jelasnya.

Nasir menilai, persoalan administrasi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat yang memiliki kemauan untuk mengembangkan usaha. Sebab, tidak semua pelaku usaha kecil memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengurus persyaratan bantuan pemerintah.

“Pemerintah mestinya hadir memberikan kemudahan, bukan membiarkan masyarakat kebingungan mengurus persyaratan,” tegasnya.

Ia menambahkan, banyak masyarakat memiliki potensi untuk mengembangkan usaha produktif, mulai dari usaha makanan, perdagangan kecil, kerajinan, hingga berbagai jenis usaha lainnya. Namun, keterbatasan pemahaman administrasi kerap membuat mereka kesulitan mengakses program pemberdayaan yang tersedia.

Karena itu, Nasir berharap perangkat daerah terkait dapat mengubah pola pelayanan dengan pendekatan jemput bola. Langkah tersebut dapat dimulai melalui pendataan pelaku usaha, sosialisasi program bantuan, pendampingan pembentukan kelompok hingga pembinaan usaha secara berkelanjutan.

“Saya berharap perangkat daerah terkait dapat membangun pola pelayanan jemput bola, melalui pendataan pelaku usaha, sosialisasi persyaratan, pendampingan pembentukan kelompok, hingga pembinaan usaha secara berkelanjutan,” harapnya.

Menurut Nasir, pendampingan yang dilakukan secara langsung akan membantu memastikan program pemerintah benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendorong tumbuhnya usaha kecil dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga.

Editor: Riko Aditya.