NUNUKAN – Beragam kebutuhan pembangunan masih menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Nunukan. Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan sumur bor, bantuan rumah ibadah, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berbagai usulan tersebut disampaikan warga saat menghadiri kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, di Warung Makan KebunKU, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026) sore.
Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 100 warga itu, masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan langsung sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Aspirasi yang disampaikan meliputi bantuan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, bantuan bibit ikan air tawar, program bedah rumah, sarana dan prasarana UMKM, pembangunan jalan tani, perbaikan jalan lingkungan, hingga pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Muhammad Nasir mengatakan, banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat menunjukkan masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nasir.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, masyarakat tidak selalu mengharapkan pembangunan berskala besar. Justru, sejumlah fasilitas sederhana yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan sehari-hari masih sangat dibutuhkan.
Ia mencontohkan, perbaikan jalan lingkungan dan jalan tani dapat membantu memperlancar aktivitas masyarakat, sementara pembangunan sumur bor berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan air bersih.
“Di balik setiap usulan masyarakat, ada kebutuhan nyata yang harus diperhatikan. Ketika warga meminta jalan tani, ada harapan agar aktivitas pertanian dan ekonomi mereka semakin lancar. Ketika masyarakat meminta sumur bor, berarti ada kebutuhan dasar berupa air bersih yang harus mendapatkan perhatian,” jelasnya.
Meski berkomitmen memperjuangkan aspirasi tersebut, Nasir juga menyampaikan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara yang saat ini menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu tantangan dalam mengakomodasi seluruh usulan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
Selain keterbatasan anggaran, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tindak lanjut setiap usulan.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Nasir memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan dicatat dan dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Untuk usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, ia akan mengomunikasikan dan mengoordinasikannya dengan pihak terkait agar tetap mendapat perhatian.
Sementara itu, aspirasi yang masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait.
“Untuk program yang menjadi kewenangan provinsi, saya akan berupaya memperjuangkannya melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait,” pungkas Nasir.
Editor: Riko Aditya.






