NUNUKAN – Fraksi NasDem DPRD Nunukan mengkritik komposisi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang masih didominasi belanja operasional sebesar Rp1,109 triliun, dengan belanja pegawai mencapai Rp674,31 miliar.
Kritik itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Hendrawan, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Rabu (18/11/2026).
“NasDem meminta penataan kepegawaian berbasis kinerja serta efisiensi belanja rutin dan kegiatan seremonial agar anggaran lebih banyak dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Hendrawan, Kamis (19/11/2026).
Fraksi NasDem juga mendesak agar belanja modal diprioritaskan untuk pemerataan infrastruktur, khususnya akses jalan antarkecamatan, wilayah perbatasan, dataran tinggi Krayan, Lumbis, Sebuku, kawasan pesisir, serta pembukaan akses jalan di wilayah Binusan.
“Kami menerima Raperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut, tetapi NasDem menuntut pembenahan struktur fiskal,” sebutnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Karunia, mengapresiasi target pendapatan daerah sebesar Rp1,396 triliun. Namun, fraksinya menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Fraksi PDI-P mendorong pemerintah mengoptimalkan PAD melalui pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan pajak/retribusi, serta penggalian potensi daerah tanpa membebani masyarakat,” bebernya.
Menurut Karunia, APBD harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta memastikan pembangunan dirasakan secara merata, mulai dari Sebatik, perkotaan Nunukan, hingga pedalaman Krayan dan Sembakung.
Pada prinsipnya, Fraksi PDI-P mendukung pembahasan Raperda APBD 2027 dengan menekankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pemerataan infrastruktur, serta pengelolaan keterbatasan fiskal secara transparan dan terukur.
“Fraksi menyatakan siap membahas lebih lanjut seluruh program bersama pemerintah daerah melalui badan anggaran dan komisi-komisi DPRD,” tutupnya.
Dalam rapat yang sama, pandangan umum Fraksi Gerindra dan Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) tidak dibacakan karena anggota fraksi berhalangan hadir. Meski demikian, pandangan kedua fraksi tetap diserahkan melalui Sekretariat DPRD kepada pemerintah daerah.
Editor: Riko Aditya.








