NUNUKAN – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Nunukan menyampaikan sejumlah catatan, pertanyaan, dan penekanan strategis terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Pandangan umum fraksi itu dibacakan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Siti Musdalifah, dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Rabu (18/11/2026).
Kedua Raperda tersebut adalah Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
“Setelah mengamati dan mencermati nota pengantar Raperda, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan dan penekanan strategis,” kata Musdalifah.
Fraksi Gerindra menekankan agar substansi Raperda RP3KP selaras sepenuhnya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD).
Penyelarasan itu dinilai mutlak diperlukan untuk mencegah tumpang tindih peruntukan lahan, alih fungsi lahan pertanian produktif secara tidak terkendali, serta pembangunan di kawasan lindung dan rawan bencana.
Fraksi Gerindra juga menegaskan keberpihakan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan komersial pengembang. Karena itu, fraksi meminta penjelasan konkret mengenai skema pemenuhan hunian layak dan terjangkau bagi MBR, termasuk penerapan konsep hunian berimbang serta kemudahan akses pembiayaan dan perizinan.
Selain itu, Gerindra mendorong agar Raperda penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH) memuat peta jalan (roadmap) yang terukur dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
“Kami meminta data mutakhir terkait luasan kawasan kumuh di daerah kita serta strategi kolaborasi pendanaan antara APBD, APBN, dan program tanggung jawab sosial perusahaan,” sebutnya.
Terhadap Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Fraksi Gerindra menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah.
Gerindra menilai keberadaan perumahan dan permukiman kumuh bukan sekadar persoalan tata ruang fisik, melainkan menyangkut harkat hidup manusia, kesehatan lingkungan, kerentanan sosial, serta wibawa tata kelola pemerintahan daerah.
“Oleh karena itu, hadirnya payung hukum di tingkat daerah menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan kawasan kumuh tidak lagi bersifat parsial atau tambal sulam,” jelasnya.
Menurut fraksi, aspek pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibandingkan penanganan saat kawasan telanjur padat dan kumuh. Untuk itu, Gerindra meminta ketegasan regulasi terkait pengawasan dan pengendalian pertumbuhan permukiman baru.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan skema hukum yang disiapkan dalam Raperda ini untuk mengatasi persoalan legalitas lahan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak dasar warga serta asas keadilan sosial.
“Fraksi kami mempertanyakan bagaimana skema hukum tersebut dapat menjawab persoalan itu,” terangnya.
Editor: Riko Aditya.







