Fraksi Demokrat DPRD Nunukan Dukung Dua Raperda Perumahan, Minta Data Akurat dan Kejelasan Anggaran

NUNUKAN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nunukan menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Nunukan yang mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di bidang perumahan dan permukiman. Dukungan itu disampaikan dalam pandangan fraksi pada rapat paripurna DPRD Nunukan.

Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Hj. Nadia, mengatakan usulan tersebut mencerminkan kesigapan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif sesuai prinsip demokrasi.

Menurut Nadia, Raperda tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menjadi pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk jangka panjang. Namun, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah, yakni:

  1. Pemerintah daerah harus memiliki data akurat mengenai jumlah rumah tidak layak huni dan kebutuhan perumahan di seluruh kecamatan.
  2. Pembangunan perumahan harus merata, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga memperhatikan wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
  3. Program bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus tepat sasaran dan transparan.
  4. Perlu kejelasan anggaran serta target pembangunan setiap tahun.
  5. Pembangunan perumahan harus memperhatikan tata ruang, kawasan lindung, dan kondisi geografis Kabupaten Nunukan.

Sementara itu, terhadap Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Fraksi Demokrat menyatakan dukungan penuh. Raperda ini dinilai sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan serta mewujudkan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni.

Meski demikian, Nadia meminta sejumlah hal diperjelas. Di antaranya data dan peta lokasi kawasan kumuh yang jelas, serta prioritas penanganan pada penyediaan air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Ia juga menekankan penanganan permukiman harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, khususnya permukiman di atas air dan kawasan pesisir. Pemerintah, kata dia, harus menjamin tempat tinggal yang layak sekaligus memperhatikan mata pencaharian masyarakat.

“Begitu pula kejelasan anggaran, target penanganan, dan pengawasan agar kawasan yang sudah ditangani tidak kembali menjadi kumuh,” ujarnya.

Editor: Riko Aditya.