NUNUKAN – Bupati Nunukan, Irwan Sabri, memaparkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Jumat (27/03/2026).
Dalam penyampaiannya, Irwan mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan tahun 2025 mencapai 69,87 persen, melampaui target 68,96 persen dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 69,27 persen.
“Berdasarkan data BPS, capaian IPM tahun 2025 terealisasi sebesar 99,9 persen dari target,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi juga tetap positif, meski belum mencapai target. Dari target 5,5 persen, realisasi tercatat sebesar 4,82 persen.
“Ini menunjukkan ekonomi daerah tetap tumbuh, namun masih perlu penguatan baik dari sisi produksi maupun permintaan,” jelasnya.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,38 persen menjadi 5,27 persen, serta Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mencapai target dengan predikat BB.
Usai paripurna, Irwan yang didampingi Wakil Bupati Hermanus menyebut sebagian besar program pada tahun pertama kepemimpinannya telah berjalan baik, meski masih ada yang belum tuntas.
“Program-program vital seperti penyediaan air bersih sudah menunjukkan progres signifikan,” katanya.
Ia juga menyoroti peningkatan pendapatan daerah, termasuk dividen yang melonjak lebih dari 200 persen hingga sekitar Rp2,6 miliar.
“Ini menjadi capaian tertinggi dan menunjukkan kemandirian fiskal daerah mulai menguat,” tambahnya.
Di sektor kesehatan, pembenahan RSUD juga menunjukkan hasil. Dari beban utang sekitar Rp28 miliar, kini telah terbayar sekitar Rp9 miliar dan rumah sakit mulai mencatat surplus.
“Jika tren ini berlanjut, kami optimistis utang bisa diselesaikan pada 2027,” ujarnya.
Sementara itu, program seragam sekolah gratis telah terealisasi, dukungan UMKM terus berjalan, serta pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 50 kilometer telah rampung.
“Kunci ke depan adalah konsistensi dan soliditas seluruh OPD agar program ini terus memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga berharap stabilitas fiskal nasional tetap terjaga serta membuka ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan.
“Kami sangat mengharapkan saran dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk pembangunan Nunukan ke depan,” tutupnya. (adv)
Editor: Riko Aditya
