Bupati Irwan Sabri Dukung Penempatan Petugas Imigrasi di Desa Perbatasan, Cegah TPPO dan TPPM

NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE., menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan terhadap program Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan yang menempatkan petugas lebih dekat dengan masyarakat di desa-desa perbatasan.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati di sela kegiatan sosialisasi dan pembinaan keimigrasian bersama jajaran Forkopimda dan instansi terkait, Senin (21/9/2026).

Bupati Irwan Sabri menyampaikan, langkah mendekatkan layanan keimigrasian ke tingkat desa dinilai penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat perbatasan sekaligus mencegah potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tindak pidana penyelundupan migran (TPPM), dan berbagai pelanggaran keimigrasian lainnya.

“Kegiatan Imigrasi hari ini pada dasarnya merupakan bagian dari pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kita ingin masyarakat memahami berbagai layanan dan kegiatan yang dilakukan Imigrasi, sehingga ke depan tidak terjadi lagi persoalan seperti TPPO maupun permasalahan lainnya,” kata Irwan.

Menurutnya, penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran, mengingat Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi antarnegara.

Dukungan Pemkab Nunukan ini sejalan dengan langkah Kantor Imigrasi Nunukan yang saat ini telah menempatkan petugas pada empat wilayah pilot project, yakni di Sebatik, Nunukan, Lumbis, dan Krayan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Adrian Soetrisno, menjelaskan bahwa keempat wilayah tersebut dipilih karena dinilai rentan terhadap TPPO, TPPM, maupun pelanggaran keimigrasian.

“Jadi saat ini kita sudah ada empat desa. Di Sebatik satu, di Nunukan satu, di Lumbis satu, dan di Krayan satu. Ke depannya akan kita tambah, mungkin ada dua atau tiga desa lagi,” ujar Adrian.

Ia menambahkan, petugas yang ditempatkan di wilayah tersebut berperan memberikan sosialisasi, informasi, sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

“Tujuan utamanya adalah sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat, dan memberikan layanan agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses informasi tentang keimigrasian,” jelasnya.

Bagi Pemkab Nunukan, kolaborasi lintas sektor semacam ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan masyarakat perbatasan yang semakin sadar aturan dan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat.

Dukungan Bupati Irwan Sabri terhadap program ini juga menegaskan komitmen Pemkab Nunukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan negara.

Ke depan, penambahan lokasi pilot project diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi dan pelayanan keimigrasian, sekaligus memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat Nunukan.

Editor: Riko Aditya