NUNUKAN – Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Nunukan kembali menjadi sorotan. Aliansi Pemuda Sebatik menilai masalah ketersediaan energi subsidi masih menjadi keluhan serius masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Sebatik.
Ketua Aliansi Pemuda Sebatik Nunukan, Andi Baso, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah daerah menyatakan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman, kenyataan di lapangan justru berbeda. Masyarakat masih kerap menghadapi antrean panjang, keterlambatan distribusi, hingga lonjakan harga eceran yang dinilai tidak wajar.
“Di lapangan, masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG 3 kilogram. Bahkan kami sempat menerima informasi adanya lonjakan harga yang fantastis di Sebatik. Kondisi ini tentu sangat membebani masyarakat kecil,” ujarnya.
Menurutnya, posisi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi energi. Pasokan BBM yang masih bergantung dari Tarakan dan didistribusikan melalui jalur laut membuat suplai rentan terganggu, terutama saat cuaca buruk maupun ketika armada pengangkut mengalami kendala operasional.
Selain faktor distribusi, Andi juga menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan, seperti dugaan penimbunan, pembelian berulang oleh pengecer menggunakan jerigen maupun tangki modifikasi, serta lemahnya pengawasan distribusi subsidi. Akibatnya, BBM dan LPG subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru kerap sulit diakses.
Meski demikian, Aliansi Pemuda Sebatik mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah mengusulkan penambahan kuota BBM dan LPG subsidi ke pemerintah pusat serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, langkah itu dinilai belum cukup bila tidak dibarengi pembenahan sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat.
Aliansi Pemuda Sebatik mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap APMS dan pangkalan LPG, menindak tegas oknum penimbun maupun praktik mafia BBM, serta memastikan distribusi subsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat kecil, nelayan, dan pelaku UMKM.
Mereka juga meminta Pemkab Nunukan memperjuangkan pembangunan depo atau fasilitas penyimpanan BBM di Nunukan agar daerah tidak terus bergantung penuh pada pasokan dari Tarakan. Transparansi terkait kuota, jadwal distribusi, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat juga dinilai penting untuk mencegah persoalan berulang.
“Sebagai wilayah perbatasan negara, Nunukan tidak boleh terus mengalami persoalan energi yang berulang setiap tahun. Negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik, karena BBM dan LPG bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tegas Andi Baso.
Editor: Riko Aditya
