NUNUKAN – Enam fraksi DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pandangan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Mariyati, dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Raden Iwan Kurniawan serta 17 anggota DPRD Nunukan.
Juru Bicara Fraksi Hanura, Tri Wahyuni, menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah.
Fraksi mendesak pemerintah mengoptimalkan pajak dan retribusi dari sektor pertambangan, perkebunan, kepelabuhanan, dan perdagangan lintas batas tanpa membebani masyarakat kecil.
“Fraksi juga mengingatkan agar potensi defisit pendanaan sekitar Rp200 miliar tidak dijadikan alasan untuk memangkas belanja modal maupun program yang berpihak kepada masyarakat,” sebutnya.
Fraksi Hanura juga menuntut pemerataan pembangunan dengan memprioritaskan wilayah perbatasan, pedalaman, dan tertinggal, khususnya Krayan, Kabudaya, Lumbis, Sembakung, Sebuku, Tulin Onsoi, Sebatik, serta wilayah pesisir Nunukan.
Prioritas itu meliputi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, akses listrik, telekomunikasi, air bersih, mitigasi banjir, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta dukungan logistik dan subsidi ongkos angkut kebutuhan pokok.
Tri Wahyuni juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur melalui perencanaan matang, penggunaan material sesuai spesifikasi, serta pemenuhan aspek clear and clean guna menghindari persoalan hukum.
Dalam pandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan Hasbi, fraksi meminta pemerintah menyusun APBD 2027 secara realistis, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman.
“Fraksi PKS mencermati perubahan proyeksi pendapatan daerah menjadi sekitar Rp1,407 triliun dan potensi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp200 miliar. Pemerintah diminta menyusun perencanaan anggaran berdasarkan kemampuan fiskal yang realistis,” ujarnya.
Menurut Hasbi, APBD 2027 harus mengutamakan pemerataan pembangunan, peningkatan PAD, penyelesaian persoalan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Ramsah, menyoroti tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat, sementara kontribusi PAD masih relatif rendah. Fraksi Demokrat juga mengkritisi besarnya alokasi belanja pegawai sebesar Rp674,31 miliar atau sekitar 47,4 persen dari total belanja daerah.
“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka potensi kesenjangan pendanaan sebesar Rp200 miliar, termasuk kepastian sumber pembiayaannya,” ucapnya.
Editor: Riko Aditya.






