NUNUKAN – Disebut menutupi sebagian tugu dan mengurangi nilai artistik dari landmark Alun-alun kota Nunukan, billboard yang terpasang di depan Tugu Adipura, diperintahkan untuk dipindahkan.
Kemauan diminta oleh anggota DPRD Nunukan dapil Nunukan, saat melakukan monitoring di tugu Adipura tersebut. Para anggota dewan langsung meminta pihak dari Bidang Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nunukan memindahkan papan billboard tersebut.
Anggota DPRD Nunukan Dapil Nunukan, Hj Andi Mariyati mengatakan, tugu tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghargaan atas kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi daya tarik visual bagi warga dan pengunjung.
“Kalau tertutupi billboard, seperti mengurangi nilai artistiknya, jika tidak tertutup reklame, seharusnya mempercantik wajah area Alun-alun ini, secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ruang publik yang tertata rapi dan nyaman untuk dinikmati semua kalangan masyarakat,” ujar Mariyati kepada wartawan.
Apalagi, tugu tersebut memiliki nilai estetika tinggi serta menjadi simbol kebersihan dan penghargaan lingkungan bagi masyarakat setempat. Menimbang, pembangunan tugu Adipura tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp 406 juta, maka keberadaannya sangat penting untuk mempercantik kota Kabupaten Nunukan.
“Makanya kami minta OPD terkait segera memindahkan papan reklame billboard ke lokasi lain yang sudah ditentukan oleh Bappenda,” beber Mariyati.
Dalam monitoring tersebut, selain Wakil Ketua DPRD Nunukan Hj Andi Mariyati, juga diikuti Wakil Ketua I DPRD Arpiah ST, Ustania SE, Ahmad Triyadi, dan Muhammad Mansur.
Kehadiran anggota dewan tersebut, menunjukkan komitmen dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan serta penataan ruang publik di Kota Nunukan berjalan sesuai dengan LKPJ 2024 dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kegiatan monitoring ini tidak hanya difokuskan pada evaluasi pembangunan Tugu Adipura, anggota dewan juga mencermati kondisi akses jalan di sekitar kawasan alun-alun Kota Nunukan yang saat ini memerlukan peningkatan kualitas dan perbaikan infrastruktur guna menunjang mobilitas warga.
Beberapa titik jalan dinilai mengalami kerusakan atau belum memenuhi standar kenyamanan pengguna jalan sehingga menjadi perhatian dalam agenda pengawasan ketika monitoring. (afw)
