NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Kamis (26/03/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, sebagai bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Forum ini membahas Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat tiga agenda utama, yakni usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kewilayahan tahun 2026, usulan program dari pokok pikiran (pokir) DPRD tahun 2026, serta pagu indikatif perangkat daerah tahun 2026.
Melalui Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan, dan stakeholder terkait untuk bersama-sama merumuskan program kerja.
Hal ini bertujuan menyempurnakan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih spesifik sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Seluruh kepala perangkat daerah, kepala bidang, hingga kepala sub bidang atau seksi yang menangani penyusunan program diminta memaparkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dan dipimpin oleh para asisten sesuai bidang masing-masing, guna memastikan hasil yang optimal dan berdampak bagi pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Nunukan Hermanus menekankan pentingnya penajaman program prioritas agar pembangunan yang dirancang benar-benar efektif dalam menjawab permasalahan mendasar di masyarakat.
“Yang terpenting dari forum ini adalah mampu menginventarisir hasil Musrenbang kecamatan, Musrenbang kewilayahan, serta pokir DPRD yang telah dilaksanakan sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global saat ini dapat mempengaruhi kondisi dalam negeri, termasuk kebijakan fiskal negara. Oleh karena itu, menurutnya, hal tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan.
Selain itu, Hermanus menegaskan pentingnya implementasi program “17 Arah Baru Menuju Perubahan” Pemerintah Kabupaten Nunukan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga meminta percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) serta evaluasi terhadap program-program yang dinilai belum memberikan dampak nyata.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk membahas sekaligus mengevaluasi program perangkat daerah.
Ia menjelaskan, hasil forum ini nantinya akan menjadi dasar dalam realisasi program sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bagian dari laporan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat, yang ditargetkan rampung paling lambat 31 Maret 2026. (adv)
Editor: Riko Aditya
