NUNUKAN – Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Peduli Nunukan, melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Nunukan, Kamis (20/2).
Para mahasiswa yang berasal dari berbagai kalangan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Lembaga Mahasiswa Demokrasi (LMD), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Nunukan tersebut, menuntut sejumlah persoalan krusial, yang menurut mereka perlu diperjelas.
Koordinator Lapangan pada aksi demonstrasi, Aridha Ramadhani Anwar mengatakan, para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang dilayangkan ke DPRD Nunukan.
“Jadi tuntutan ini, kami minta untuk segera di ditindaklanjuti dan hasilnya kami tunggu selama 60 hari kerja, terhitung mulai di tanda tangani surat tuntutan ini,” ujar Anwar usai demonstrasi, Kamis (20/2).
Adapun tuntutan yang mereka layangkan, pertama meminta untuk segera dibangunnya Asrama Nunukan melalui Dana APBD Tahun Anggaran 2025 atau melalui Forum CSR ataupun melalui Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Nunukan
Kemudian, mahasiswa juga meminta segera menyelesaikan masalah pendidikan di wilayah Ka budaya, terutama fasilitas dan akses pendidikan yang vital dalam menunjang keberlangsungan pendidikan.
“Seperti aliran CSR itu, seharusnya jelas peruntukannya, setahu kami ada juga beasiswa dari dana CSR, meski ada beasiswa dari Pemprov Kaltara dan Pemda Nunukan, kami mahasiswa seakan tidak merasakan dampaknya karena tidak ada pemerataan,” ungkap Anwar.
Selain itu, mahasiswa juga meminta segera diselesaikan permasalahan lahan parkir di setiap tempat usaha baik UMKM Maupun Toko-toko yang tidak memiliki lahan parkir dan mengganggu aktivitas publik di jalanan.
Kemudian, meminta segera diadakannya penerangan jalan umum di daerah Jalan Sei Fatimah, Binusan dan beberapa daerah yang minim penerangan jalan umum. Tuntutan selanjutnya meminta dibuatkan perda inisiatif ataupun MoU, antara pemda dan perusahaan di Nunukan, terkait lapangan pekerjaan untuk para mahasiswa yang telah lulus bagi yang berdomisili di Nunukan.
“Kemudian DPRD bersama Pemda Nunukan, harus mengawasi pengelolaan CSR terkhusus di wilayah Kabudaya, dan terbuka dalam laporan Pelaksanaan CSR. Terakhir kami minta diperjelas Rumah Jabatan DPRD yang hingga saat ini belum ditempati oleh anggota DPRD Nunukan,” beber Anwar. (uws)
