NUNUKAN – Usai demonstrasi, para anggota DPRD Nunukan mengajak para mahasiswa berdiskusi di ruang rapat gedung DPRD Nunukan sebagai tanggapan dari unjuk rasa.
Para demonstrasi disambut oleh wakil ketua DPRD Nunukan, Andi Mariyati, bersama ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam, juga Sekretaris Komisi I, Mansur Rincing.
Dalam rapat tersebut, Andi Fajrul menegaskan bahwa suara para mahasiswa akan menjadi skala prioritas dalam perumusan kebijakan.
Namun terkait tuntutan, DPRD Nunukan perlu mengundang stakeholder terkaitnya dahulu. Misalnya persoalan CSR haruslah mengundang Forum CSR, Dinas Perkebunan. Kemudian persoalan beasiswa harus menghadirkan Bagian Kesra Pemkab Nunukan termasuk juga Dinas Pendidikan.
“Artinya kita perlu petakan dahulu, jadi akan kita agendakan lagi hearing atau rapat dengan pendapat Senin 24 Februari mendatang ya, Kemudian hari Rabu 26 Februari untuk semua tuntutan lainnya. Kita beri kesempatan para undangan untuk menyiapkan data, selanjutnya nanti kita kupas tuntas semua,’’ ungkap Andi Fajrul.
Disisi lain, Andi Fajrul berharap tidak terjadi intimidasi terhadap mahasiswa, misalnya seperti pengurangan nilai oleh kampus atas aksi ini. Sejatinya para mahasiswa bukannya protes, namun menuntut perbaikan kualitas pendidikan dan hak mereka sebagai generasi bangsa.
Sementara itu, persoalan anggaran pendidikan, direspon Mansur, selaku sekretaris Komisi I. Dirinya mengaku Nunukan sudah menganggarkan cukup besar terkait pendidikan.
Sekitar 22,2 persen, melebihi amanah mandatory spending 20 persen. DPRD Nunukan juga telah mengesahkan anggaran pendidikan sebesar Rp 477 miliar untuk 2025.
“Jadi itu cukup mengagetkan kami, ketika anak anak kami mengeluhkan masalah beasiswa. Ini akan jadi pembahasan serius, dan kita petakan dulu, kita tanya bagian kesra berapa jatah beasiswa untuk anak Nunukan, apa saja, dan lainnya nanti,” kata Mansur.
Selain itu, Mansur juga menjelaskan bahwa status perumahan DPRD Nunukan masih belum ada serah terima meski sudah puluhan tahun, termasuk masih ada sejumlah sarpras yang belum lengkap, yang menjadi kendala penyerahan.
“Yang saya setuju itu, kalau memang anak anak mahasiswa mau gunakan untuk asrama, gunakan saja, dari pada tidak ada yang urus, rusak begitu saja, lebih baik dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat,” beber Mansur. (uws)
