DPRD Nunukan Gelar Paripurna, Pemkab Usulkan Dua Raperda Perumahan dan Permukiman

DPRD Nunukan, Nunukan141 Dilihat

NUNUKAN – DPRD Nunukan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Selasa (17/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Mariyati. Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan unsur Forkopimda Nunukan.

Mewakili Bupati Nunukan, Irwan Sabri, Pj. Sekda Nunukan R. Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa dua Raperda yang diusulkan pemerintah daerah itu adalah Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Menurut Iwan, kedua Raperda saling berkaitan dan melengkapi. Raperda RP3KP menjadi landasan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk jangka waktu 20 tahun, yakni 2026–2046.

Sementara itu, Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh diarahkan untuk mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang sudah ada.

“Penyusunan kedua Raperda didasarkan pada tiga landasan utama, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis,” kata Iwan.

Ia menjelaskan, landasan filosofis berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat atas tempat tinggal dan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, serta jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Landasan sosiologis berangkat dari meningkatnya kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas pembangunan di Nunukan sebagai wilayah perbatasan dengan karakteristik geografis beragam, mulai dari perairan, tepi air, dataran, hingga perbukitan.

Adapun landasan yuridis merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta penyelarasan kebijakan tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Raperda RP3KP mengatur arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah strategis, meliputi kawasan perkotaan, perbatasan, industri, dan agropolitan.

Raperda ini juga memberi landasan hukum bagi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk perbaikan rumah dan pembangunan rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, diatur perlindungan terhadap kawasan yang tidak diperuntukkan bagi permukiman, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan lindung gambut, hutan lindung, dan ekosistem mangrove. Raperda juga memuat kemudahan perizinan pembangunan rumah bagi MBR serta pemberian insentif dan disinsentif.

“Termasuk pembentukan Kelompok Kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” tuturnya.

Raperda kedua menetapkan tujuh kriteria kekumuhan, yakni kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.

Pencegahan dilakukan melalui pengawasan, pengendalian pembangunan, pemenuhan standar teknis, dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan lokasi kawasan kumuh dilakukan melalui Keputusan Bupati berdasarkan tingkat kekumuhan dan legalitas lahan.

Pengelolaan kawasan juga akan diperkuat secara berkelanjutan melalui kemitraan dengan dunia usaha, pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan.

Iwan menyebut, pembentukan regulasi tersebut diharapkan memberi kepastian hukum, meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman, mencegah tumbuhnya kawasan kumuh, serta mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Nunukan.

“Pemerintah Nunukan berharap Raperda ini dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait,” tuturnya.

Editor: Riko Aditya.