TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi PKS, Muhammad Nafis, menyampaikan tingginya biaya pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan perbatasan kepada Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Penyampaian itu dilakukan dalam dialog di Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026), dalam rangka rapat koordinasi pencegahan korupsi tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Nafis, kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan akses membuat pembangunan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) membutuhkan anggaran jauh lebih besar dibandingkan daerah lain.
Ia meminta KPK memahami realitas tersebut karena penerapan standar anggaran yang sama dengan daerah lain berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan jalan di kawasan pelosok dan penyediaan jalur evakuasi medis darurat yang memerlukan biaya besar akibat medan yang berat.
“Membangun jalan di pelosok atau menyiapkan jalur evakuasi medis darurat, termasuk akses ke SMA 18, itu biayanya tidak murah. Medan di perbatasan dan kepulauan punya tingkat kesulitan yang beda, jadi tidak bisa dipukul rata,” tegas Nafis.
Nafis juga menyoroti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang kerap menghambat penyaluran bantuan, khususnya di sektor pertanian dan perikanan.
Menurutnya, sekitar 60 persen warga Kaltara menggantungkan hidup di kedua sektor tersebut sehingga membutuhkan dukungan nyata, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Mayoritas warga kita, sekitar 60 persen, menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan. Mereka butuh dukungan nyata seperti alat dan mesin pertanian. Jangan sampai bantuan ini terhambat cuma karena masalah batas kewenangan,” ujarnya.
DPRD Kaltara mendorong pemerintah pusat menerapkan kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan dan perbatasan.
Langkah yang dinilai mendesak adalah penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi dan tingkat kesulitan geografis tiap wilayah. Dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang anggaran yang lebih realistis untuk membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar warga di kawasan terpencil.
Menanggapi aspirasi itu, Tim Korsup KPK menyarankan pemerintah daerah mengoptimalkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah memperjuangkan kebutuhan pembangunan.
KPK juga menekankan pentingnya sinergi formal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar setiap usulan program dan anggaran berjalan sesuai ketentuan hukum.
DPRD Kaltara berharap persoalan ini tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi mendapat perhatian pemerintah pusat melalui kebijakan anggaran yang lebih berkeadilan. Pembangunan di wilayah perbatasan, menurut DPRD, menyangkut pemenuhan hak masyarakat atas akses pelayanan dasar yang layak.
Editor: Riko Aditya.









