TANJUNG SELOR – Harapan membuka keterisolasian wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kini tertuju pada realisasi dukungan pemerintah pusat.
Setelah sejumlah pejabat pusat meninjau langsung kondisi jalan di kawasan perbatasan, DPRD Provinsi Kaltara meminta komitmen pembangunan konektivitas tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan pihaknya akan terus mengawal rencana penanganan jalan perbatasan yang membutuhkan proyeksi anggaran sekitar Rp32 triliun. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak bisa lagi berhenti pada pembahasan dalam forum koordinasi.
“Kami dari DPRD Kaltara akan terus mengawal janji pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran pembangunan konektivitas perbatasan ini. Sejauh ini belum jalan, kita berharap ini dapat segera direalisasikan,” kata Achmad Djufrie.
Ia menjelaskan, perhatian pemerintah pusat terhadap konektivitas Kaltara merupakan hasil komunikasi dan upaya pemerintah daerah bersama DPRD.
Dalam sejumlah pertemuan dengan kementerian, kondisi infrastruktur perbatasan disampaikan langsung, termasuk aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Menurutnya, jalan di kawasan perbatasan bukan sekadar kebutuhan pembangunan fisik. Konektivitas yang memadai penting untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang selama ini terkendala akses.
Achmad menilai kunjungan pejabat pusat ke lapangan merupakan perkembangan positif karena pemerintah dapat melihat langsung kondisi yang dihadapi masyarakat. Namun, peninjauan itu harus dilanjutkan dengan kepastian program, tahapan pekerjaan, dan dukungan pembiayaan.
Ia juga mengingatkan bahwa Kaltara yang kini memasuki usia ke-14 tahun membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Karena itu, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar rencana ini tetap menjadi perhatian pemerintah pusat dan tidak terhenti setelah kunjungan lapangan.
Di sisi lain, Achmad mengajak masyarakat tetap mendukung program pembangunan pemerintah, sambil bersikap kritis dalam mengawasi pelaksanaannya agar sesuai kebutuhan dan harapan bersama.
“Pada prinsipnya, kami meminta masyarakat mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan. Tetapi, kalau dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai harapan, silakan memberikan kritik,” pungkasnya.
DPRD berharap perhatian pemerintah pusat terhadap konektivitas perbatasan segera berujung pada realisasi pembangunan. Akses jalan yang lebih baik merupakan kebutuhan mendasar warga untuk mendapatkan pelayanan, memperlancar aktivitas ekonomi, dan memperkuat keterhubungan antarwilayah.
Editor: Riko Aditya.








