TANJUNG SELOR – DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 di Tanjung Selor, Senin (9/11/2026).
Regulasi ini disusun agar pengembangan sektor perkebunan berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa investasi perkebunan harus menghormati hak masyarakat di sekitar wilayah usaha, termasuk masyarakat hukum adat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja tidak boleh mengesampingkan kepentingan warga.
“Kita mendukung investasi karena daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi, investasi juga harus menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan,” ujar Nasir dalam keterangan tertulis.
Dalam Ranperda tersebut, Pasal 7 hingga Pasal 12 mengatur penggunaan lahan, penghormatan terhadap budaya dan hak masyarakat, serta mekanisme musyawarah terkait tanah ulayat. Pengambilan keputusan atas tanah ulayat juga harus memenuhi prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Untuk mencegah konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat, Pasal 67 hingga Pasal 70 mengatur penanganan perselisihan melalui koordinasi, musyawarah, dan penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing pihak. Nasir berharap aturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis.
“Yang kita inginkan adalah pembangunan perkebunan yang membawa ketenteraman dan kesejahteraan, bukan melahirkan konflik berkepanjangan. Karena itu, pencegahan persoalan harus dikedepankan melalui komunikasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum,” tegasnya.
Ranperda yang dibahas Pansus II ini terdiri atas 17 bab dan 89 pasal. Materinya mencakup penggunaan lahan, perlindungan hak masyarakat, penyelesaian konflik perkebunan, pola kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta perlindungan lingkungan.
Setelah disetujui bersama, Ranperda masih harus melalui evaluasi dan memperoleh nomor register dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, regulasi ditetapkan oleh gubernur dan diundangkan agar resmi berlaku sebagai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Melalui aturan ini, pembangunan perkebunan di Kaltara diharapkan tidak hanya berorientasi pada investasi dan produksi, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mencegah konflik agraria.
Editor: Riko Aditya.
