NUNUKAN – Dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nunukan, Dinas Pendidikan (Disdik) Nunukan mengkhawatirkan, pelaksanaan MBG di wilayah empat wilayah Lumbis dan Krayan kurang maksimal.
Kenapa tidak letak sekolah terpencar di desa-desa berbeda. Menempuh sekolah di pedesaan tersebut juga harus melalui jalur sungai yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Itu menjadi kekhawatiran oleh pelaksana khususnya Disdik Nunukan.
Kepala Disdik Nunukan, Akhmad menegaskan, terkait MBG, tidak ada alasan lagi, seluruh elemen yang terlihat diharuskan siap termasuk di lingkungan pemerintahan khususnya Disdik Nunukan, wajib dan siap menyongsong MBG.
Bahkan meski telah dilakukan uji coba dan berjalan dengan baik di Nunukan, Akhmad masih pesimis pelaksanaan MBG di wilayah kecamatan lainnya di Nunukan, tidak terlaksana dengan maksimal.
“Memang kalau untuk se-kabupaten Nunukan, perlu adanya perimbangan-pertimbangan, karena kecamatan lain tidak akan mungkin bisa melaksanakan seperti di kecamatan Nunukan,” ujarnya ketika ditanyakan lebih dalam kesiapan MBG di Nunukan, Jumat (3/1).
Tidak bisa dipungkiri lagi, Nunukan terbagi oleh beberapa daratan yang wilayah lainnya, hanya bisa dijangkau dengan melewati jalur sungai dan udara saja.
Akhmad tidak bisa membayangkan, jika dapur umum yang seharusnya bisa memberikan 3 ribu jatah MBG untuk pelajar di satu daerah, namun dengan jarak tempuh dan jarak ke sekolah yang harus sampai lebih cepat, itu merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan untuk di wilayah seperti di Lumbis dan Krayan.
“Kalau untuk Nunukan dan Sebatik, itu satu pulau mungkin masih bisa tercover dengan sebar secara langsung, karena masih satu daratan. Kalau wilayah empat, tentu harus ada penanganan yang berbeda, tidak akan cukup waktu mengantar MBG ke desa desa yang harus dilalui menggunakan perahu dengan menempuh jalur sungai, begitu juga di Krayan dimana kalau mau ke desa desa lain yang jalurnya tidak bisa dilewati karena medan yang kurang baik, itu harus dipertimbangkan” beber Akhmad.
Sejauh ini, Akhmad mengaku, terkait pelaksanaan MBG di tahun 2025, belum adanya juknis membuat pihaknya belum bisa memastikan pelaksanaan MBG di daerah kapan dilakukan, termasuk bagaimana skemanya, berapa satuan harga porsi per anak dan detail yang berkaitan lainnya, semuanya belum ada informasi jelas dari pusat.
Akhmad pun berharap, seharusnya ada peninjauan awal jika dalam waktu dekat akan direalisasikan pelaksanaan MBG tersebut, mengingat wilayah Nunukan masih harus banyak pertimbangan jika harus melaksanakan MBG. Tanpa peninjauan dahulu dari pusat, pemerintah Nunukan dipastikan akan kewalahan menerapkan MBG.
“Memang seharusnya ada peninjauan awal dahulu, kita siap dampingi misalkan dari pusat datang ke kita menghubungi terkait peninjauan awal pelaksanaan MBG, tapi sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Tentu kita berharap itu ada dulu dilakukan, setelah clear dan dinyatakan bisa dilaksanakan, saya yakin kita semua akan maksimal menyongsong MBG ini,” pungkas Akhmad. (afw)
