NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan dari Dapil Krayan, Ryan Antoni, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan, terutama bagi desa-desa yang hingga kini masih sulit dijangkau di Krayan dan Krayan Timur.
Desakan itu ia sampaikan setelah melaksanakan reses di Buduk Upul, kawasan yang menaungi tiga desa—Painan, Buduk Upul, dan Longkawit. Menurut Ryan, wilayah tersebut termasuk yang paling terisolir akibat kondisi jalan tanah yang curam, licin saat hujan, dan rawan longsor.
“Jalan ke sana masih tanah dan sangat berbahaya saat musim hujan. Longsor bisa terjadi kapan saja,” ujarnya, Rabu (5/11).
Ia menuturkan, akses sempat terputus saat Bupati Nunukan melakukan kunjungan ke acara Pawai Budaya di wilayah itu. Longsor terjadi tiba-tiba, namun pada malam yang sama bupati langsung memerintahkan Dinas PU melakukan perbaikan darurat, dan alat berat bergerak ke lokasi keesokan harinya.
Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 800 juta untuk peningkatan jalan di Buduk Upul. Ryan berharap pembangunan ini dapat membantu warga yang bergantung pada pertanian, terutama produksi beras premium yang menjadi komoditas unggulan Krayan.
“Beras Krayan terkenal berkualitas, tapi tanpa jalan layak hasil panen susah keluar dari desa,” ungkapnya.
Dalam reses tersebut, Ryan meninjau langsung lokasi longsor bersama tenaga teknis Dinas PU untuk memastikan perbaikan jalan dilakukan maksimal dan dapat bertahan lama.
Selain Buduk Upul, ia juga menyoroti kondisi jembatan di Krayan Timur. Banyak jembatan kayu yang rusak dan hanya diperbaiki secara swadaya oleh warga bersama pihak kecamatan.
“Saya lihat sendiri beberapa jembatan sudah patah. Warga harus gotong royong memperbaiki pakai bahan seadanya,” katanya.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk pembangunan Jembatan Wa’yagung yang menjadi penghubung 11 desa. Namun proyek itu tertunda karena titik lokasi jembatan masih tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Sebelum ada hibah aset ke kabupaten, pekerjaannya tidak bisa jalan. Dananya sudah ada, tapi status aset harus diselesaikan dulu,” jelasnya.
Ryan menegaskan pembangunan infrastruktur di Krayan bukan sekadar proyek fisik, melainkan kunci pembukaan akses ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga di daerah terisolir.
“Jalan dan jembatan itu urat nadi ekonomi. Kalau akses terbuka, pertanian maju, perdagangan bergerak, dan masyarakat tidak lagi terpinggirkan,” pungkasnya. (adv)
