NUNUKAN – Kondisi Dermaga Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung Nunukan dalam keadaan sangat memprihatinkan. Sejumlah tiang penyangga ponton dilaporkan sudah keropos dan beberapa di antaranya bahkan putus, sementara kebocoran pada badan ponton membuat petugas harus rutin menguras air setiap hari agar dermaga tidak tenggelam.
Kondisi ini terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, turun langsung melakukan monitoring ke lokasi dermaga yang selama ini menjadi jalur lalu lalang warga dengan volume terbesar di kawasan perbatasan tersebut.
“Ya, jadi kondisinya memang sangat memprihatinkan, ponton ini kondisinya betul-betul memprihatinkan, ini harus menjadi perhatian serius dan penanganan cepat,” ujar Arming saat meninjau lokasi, Jumat (14/08/2026).
Ia menekankan agar Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara segera memberi perhatian serius terhadap dermaga tersebut, mengingat fungsinya sebagai fasilitas pelayanan publik yang vital bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.
Dalam kunjungannya, Arming menemukan bahwa para petugas PLBL, mulai dari ASN, tenaga P3K, hingga pegawai paruh waktu, telah berinisiatif melakukan perbaikan secara swadaya.
Mereka patungan membeli semen, mengambil pasir sendiri, hingga membawa alat las pribadi untuk menambal atap dan bagian ponton yang mulai lepas.
“Ya, mereka ngumpul duit, bawa pasir sendiri, semen, karena kondisi atap ini sudah mulai lepas-lepas. Mereka bawa las sendiri,” kata Arming, seraya menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif tersebut meski diakuinya kemampuan swadaya para petugas sangat terbatas.
Arming sendiri tak menampik, keterbatasan anggaran tak lepas dari pemangkasan dana dari pemerintah pusat ke provinsi yang mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga pemerintah daerah harus lebih bijak menentukan skala prioritas pembangunan.
“Kondisi pemerintah sejauh ini, kita baru dapat potongan lagi. Kondisi nasional memang memotong anggaran, tapi harapan kita pemerintah harus bisa bijak, mana prioritas yang harus kita bangun,” terangnya.
Arming pun menyatakan telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara terkait rencana pencairan anggaran perubahan sebesar kurang lebih Rp160 juta yang disebut akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.
Dirinya juga mendorong agar ke depan dilakukan doking atau perbaikan menyeluruh terhadap Dermaga 1 dan Dermaga 2.
Sebagai Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi III untuk menjadwalkan pertemuan bersama pihak Dinas Perhubungan Provinsi guna membahas persoalan anggaran doking kedua dermaga tersebut.
“Saya berharap mudah-mudahan ini bisa dianggarkan di anggaran perubahan. Seburuk-buruknya kita bisa anggarkan di anggaran 2027,” tegasnya.
Ia pun turut mengingatkan bahwa persoalan ini menyangkut keselamatan orang banyak dan kelangsungan transportasi warga di Kabupaten Nunukan, sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menutup mata terhadap kondisi dermaga tersebut.
Sementara itu, Kepala UPTD PLBL Liem Hie Djung Nunukan, Saifullah Jamal menuturkan, langkah swadaya yang mereka ambil, sebagai respons darurat setelah hujan deras disertai angin kencang beberapa waktu lalu memperparah kerusakan tiang penyangga.
“Ini sebenarnya darurat. Kondisi tiang-tiang ini sudah keropos dan ada beberapa yang putus. Kami khawatir kalau tidak segera ditangani, ini bisa roboh, sementara pelayanan ini kan berjalan tiap hari,” jelas Saifullah.
Ia menambahkan, jika ponton hingga roboh, dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat seolah pihaknya tidak berbuat apa-apa. Karena itu, para petugas memilih bergerak lebih dulu menggunakan material seadanya, termasuk memanfaatkan pasir sisa banjir di sekitar lokasi.
“Kami Swadaya dulu, dokumentasinya lengkap. Nanti kalau memang memungkinkan dan tidak menyalahi aturan, mudah-mudahan ada penggantian. Tapi kalaupun tidak ada, dari awal kami sudah siap, ini demi kebaikan bersama untuk pelayanan,” ujarnya.
Saifullah mengungkapkan, sebenarnya sudah ada komunikasi terkait penganggaran perbaikan melalui proses perencanaan bersama tim anggaran. Namun, dana yang tersedia tahun ini, sekitar Rp160 juta, hanya cukup untuk menangani kebocoran dan perbaikan tiang di Ponton 1, yang kondisinya dinilai paling parah dibanding Ponton 2.
Infrastruktur dermaga ini sendiri, menurut Saifullah, telah dibangun sejak sekitar tahun 2006 lalu, atau sudah berusia sekitar 10 tahun sejak terakhir mengalami rehabilitasi, sehingga kerusakan pada kedua ponton relatif serupa.
Penulis: Riko Aditya
