NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, menyampaikan enam usulan strategis kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja di Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Jumat (2/10/2026).
Enam usulan tersebut mencakup penguatan kawasan perbatasan, penyelesaian persoalan batas negara, percepatan pengoperasian PLBN Sebatik, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), peningkatan konektivitas menuju Krayan, serta penataan kawasan latihan tempur TNI AD.
Bupati mengatakan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.
“Kami menyampaikan beberapa usulan strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan penguatan kawasan perbatasan Nunukan,” kata Irwan.
Salah satu usulan yakni pembangunan sarana dan prasarana di kawasan eks Outstanding Boundary Problem (OBP) B2700–B3100, kawasan Sungai Sinapad-Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung pengamanan wilayah sekaligus membuka akses bagi masyarakat.
“Infrastruktur di kawasan perbatasan sangat penting. Bukan hanya untuk kepentingan pengamanan, tetapi juga untuk mendukung aktivitas dan akses masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Nunukan juga mendorong penyelesaian persoalan kawasan perbatasan, meliputi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di eks OBP Sinapad, penyelesaian ganti untung warga terdampak perubahan garis batas di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, seluas 4,7 hektare, serta pemanfaatan lahan sekitar 127 hektare di Sebatik Barat yang merupakan bekas wilayah Malaysia.
Selain itu, Bupati meminta percepatan pengoperasian PLBN Sebatik dan pembukaan exit-entry point Sebatik-Tawau, Malaysia.
“Kami berharap PLBN Sebatik segera dapat dioperasikan dan jalur Sebatik-Tawau dapat dibuka secara resmi. Ini penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di perbatasan,” jelasnya.
Persoalan PMI turut menjadi perhatian. Bupati mengusulkan penguatan pengawasan jalur tidak resmi, pencegahan keberangkatan ilegal, penanganan deportasi dan overstay, serta pemberantasan praktik percaloan dan TPPO.
“Pengawasan jalur tidak resmi perlu diperkuat agar masyarakat tidak menjadi korban keberangkatan ilegal maupun tindak pidana perdagangan orang. Penanganan PMI juga membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan pusat,” katanya.
Di sektor konektivitas, Irwan meminta dukungan pembangunan jalan Long Semamu, Malinau–Long Midang, Krayan, termasuk penguatan infrastruktur PLBN Long Midang dan sarana penerbangan di Krayan.
“Konektivitas menuju Krayan sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan membuka akses pasar bagi komoditas unggulan masyarakat, seperti beras Adan dan garam gunung,” tuturnya.
Sementara terkait rencana penataan kawasan latihan tempur TNI AD sekitar 277.859 hektare di Nunukan, Bupati menekankan pentingnya memperhatikan legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, serta hak masyarakat dan perusahaan.
“Kami mendukung penguatan pertahanan negara, namun penataan kawasan juga harus memperhatikan aspek legalitas, tata ruang dan hak masyarakat agar seluruh prosesnya berjalan dengan baik,” tegas Irwan.
Bupati berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Harapan kami, dukungan pemerintah pusat tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi pengungkit pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” pungkasnya. (adv)
Editor: Riko Aditya
