NUNUKAN – Bupati Nunukan Irwan Sabri secara resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus meluncurkan Program Kredit Mikro UMKM di UMKM Center Nunukan, Tanah Merah. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi program unggulan Energi Baru Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berbasis data.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara Dr. Mustaqim, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, pelaku usaha, dan elemen masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan Sabri menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang kuat harus dimulai dari data yang akurat dan kebijakan yang tepat sasaran.
“Energi Baru bukan hanya slogan, tetapi semangat perubahan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik, ekonomi yang lebih kuat, dan kesejahteraan yang lebih merata. Untuk itu kita membutuhkan data yang akurat agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Bupati.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat menyambut petugas BPS dan memberikan informasi sejujur-jujurnya, seraya menegaskan bahwa data sensus tidak berkaitan dengan perpajakan dan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang.
“Jangan takut menerima petugas BPS. Data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah, bukan untuk tujuan perpajakan,” tegasnya.
Program Kredit Mikro UMKM yang didukung Bank Kaltimtara diluncurkan bersamaan sebagai instrumen penguatan akses permodalan. Bupati menyebut kedua program ini saling melengkapi: sensus menghasilkan data kebutuhan riil pelaku usaha, sementara kredit mikro membuka jalan bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara Dr. Mustaqim menegaskan bahwa hasil sensus akan menjadi acuan kebijakan ekonomi jangka panjang, sekaligus menyoroti tantangan pendataan di era digital.
“Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi selama sepuluh tahun ke depan. Perubahan ekonomi dari konvensional menuju digital menjadi tantangan tersendiri dalam pendataan, sehingga Sensus Ekonomi 2026 harus mampu menangkap seluruh aktivitas ekonomi tersebut agar gambaran yang dihasilkan benar-benar lengkap,” jelasnya.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan Dr. Iskandar Ahmaddien menambahkan bahwa petugas akan melakukan pendataan door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, menjangkau seluruh jenis usaha—baik fisik maupun digital.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas. Data yang akurat akan membantu pemerintah menghadirkan program yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.
Kegiatan pencanangan ditandai dengan pelepasan balon dan penandatanganan Deklarasi Komitmen Sensus Ekonomi 2026 oleh Bupati, BPS, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Energi Baru Dimulai dari Data yang Akurat, UMKM yang Kuat, dan Ekonomi Nunukan yang Maju.”
Editor: Riko Aditya
