TANJUNG SELOR – Masalah bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan Kalimantan Utara kembali menjadi sorotan.
Kali ini, kritik datang dari Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming, yang menilai persoalan bukan lagi sekadar keterbatasan kuota, melainkan lemahnya pengawasan dan transparansi distribusi di tingkat bawah, khususnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, dan Lumbis, Kabupaten Nunukan.
Menurut Arming, keberadaan SPBU maupun agen penyalur di atas kertas seolah menunjukkan pelayanan berjalan normal. Namun fakta yang ia temukan di lapangan berbeda. Ia menyebut operasional penyalur kerap hanya berlangsung singkat setelah pasokan masuk, lalu kembali tutup tanpa kepastian waktu pelayanan berikutnya.
“Ini bukan cerita baru. Hampir setiap kali kami turun ke dapil, keluhannya sama. BBM datang, dua hari habis atau tidak lagi melayani, lalu masyarakat kembali kesulitan,” tegasnya usai bertemu dengan pihak pertamina, Rabu (4/3/2026).
Ia mempertanyakan efektivitas sistem distribusi yang diklaim sudah mengalami peningkatan kuota oleh PT Pertamina (Persero). Menurutnya, angka-angka yang disampaikan secara administratif tidak otomatis menjamin kelancaran di lapangan.
“Kalau kuota disebut naik, mestinya pelayanan juga stabil. Jangan sampai data di laporan berbeda dengan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Arming menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan laporan distribusi rutin. Ia mendorong adanya audit pengawasan hingga ke titik akhir penyaluran, termasuk memastikan tidak ada praktik yang menyimpang dari ketentuan.
Sebab, bagi warga perbatasan, BBM bukan sekadar komoditas, melainkan penopang transportasi sungai, aktivitas pertanian, hingga distribusi kebutuhan pokok.
Senada dengan itu, rekannya di DPRD, H. Yancong, meminta ada tindakan tegas terhadap penyalur yang terbukti tidak menjalankan kewajiban pelayanan sesuai aturan.
DPRD, kata Arming, tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat manajemen pusat apabila dalam waktu dekat tidak ada pembenahan konkret.
“Kita tidak ingin masyarakat perbatasan terus hidup dalam ketidakpastian. Negara harus hadir memastikan energi tersedia, bukan hanya tercatat tersedia,” pungkasnya.
Editor: Riko Aditya
