NUNUKAN – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar terjadi di Kecamatan Simenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sejak akhir November 2025. Kondisi ini berdampak serius terhadap aktivitas transportasi darat, khususnya jasa travel dan sektor ekonomi masyarakat setempat.
Ketua Komunitas Travel Kalimantan (KONTRAK), Rusli, mengatakan pasokan BBM ke Simenggaris terhenti selama hampir dua bulan terakhir akibat kendala perizinan bongkar muat di pelabuhan setempat.
Akibatnya, rencana aksi unjuk rasa para pelaku usaha transportasi yang sempat direncanakan batal dilakukan dan diganti dengan upaya koordinasi bersama pemerintah daerah.
“Terakhir suplai BBM itu sekitar akhir November atau awal Desember 2025. Sejak itu tidak ada lagi pasokan masuk karena kapal pengangkut tidak memiliki izin bongkar muat di Pelabuhan Simenggaris,” ujar Rusli saat diwawancarai melalui telepon, Senin (26/1/2026).
Menurut Rusli, selama ini BBM untuk Simenggaris disuplai dari Tarakan menggunakan kapal menuju Nunukan, kemudian dilanjutkan ke Simenggaris. Namun, karena persoalan administrasi pelabuhan, distribusi tersebut terhenti sehingga BBM tidak lagi tersedia di SPBU setempat.
Kelangkaan tersebut memicu lonjakan harga BBM eceran di masyarakat. Harga bensin dan solar yang dijual dalam botol kecil mencapai Rp17.000 hingga Rp20.000 per botol, meski isinya tidak sampai satu liter. Sementara untuk kebutuhan kendaraan, BBM dijual menggunakan jeriken dengan volume yang tidak sesuai takaran.
“Banyak travel yang akhirnya tidak beroperasi karena BBM tidak ada. Kalau pun ada, harganya terlalu mahal dan tidak mungkin dibebankan ke penumpang,” jelasnya.
Rusli menambahkan, dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan oleh pelaku transportasi, tetapi juga petani, khususnya petani sawit yang kesulitan mengangkut hasil panen karena ketiadaan solar. Meski demikian, untuk sementara harga kebutuhan pokok masih relatif stabil karena pasokan sembako masih tersedia.
Sebagai bentuk aspirasi, para pelaku usaha transportasi meminta pemerintah daerah dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar membuka kembali izin bongkar muat BBM di Pelabuhan Simenggaris. Menurut Rusli, kebijakan tersebut sangat mendesak karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami minta ada kebijakan khusus agar izin bongkar muat dibuka kembali. Ini bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan orang banyak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Rohadiansyah, membenarkan adanya kendala administrasi pelabuhan yang menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM. Ia mengatakan pemerintah daerah tengah mengupayakan koordinasi dengan pihak KSOP untuk mencarikan solusi agar aktivitas bongkar muat dapat kembali dilakukan.
“Kami sedang berusaha mendorong adanya kebijakan agar bongkar muat bisa dilakukan. Kendalanya memang pada administrasi pelabuhan dan kewenangan yang berada di KSOP,” ujar Rohadiansyah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan akan terus berupaya melakukan koordinasi lintas instansi demi memastikan distribusi BBM dan kebutuhan masyarakat dapat kembali berjalan normal.
“Kepentingan masyarakat menjadi prioritas. Kalau semua pihak sepakat dan ada kebijakan yang memungkinkan, aktivitas bongkar muat bisa kembali berjalan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, masyarakat Simenggaris masih menunggu hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan KSOP terkait penyelesaian persoalan perizinan tersebut agar pasokan BBM dapat kembali masuk ke wilayah mereka. (afw)
