Bapemperda DPRD Nunukan Rampungkan Raperda Inisiatif Perlindungan Anak

Soroti Eksploitasi Anak di Ruang Publik

DPRD Nunukan, Nunukan127 Dilihat

NUNUKAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Raperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026).

Juru Bicara Bapemperda DPRD Nunukan, Andi Fajrul, mengatakan Raperda ini bertujuan memperkuat perlindungan hak-hak anak serta menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

“Beberapa pertimbangan mendasar pengajuan Raperda ini karena payung hukum tersebut penting untuk melindungi hak anak-anak,” kata Fajrul.

Menurut Fajrul, anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Ia menyebut, eksploitasi anak, baik untuk kepentingan ekonomi, seksual, maupun kepentingan lainnya, merupakan pelanggaran hak anak yang membutuhkan penanganan serius.

“Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, penanganan, pendampingan, dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi melalui kebijakan yang terarah serta terintegrasi,” ujarnya.

Fajrul menambahkan, praktik pemanfaatan anak untuk mengemis, mengamen, berdagang asongan, maupun aktivitas ekonomi lainnya di ruang publik berpotensi mengancam keselamatan, menghambat pendidikan, serta mengganggu perkembangan fisik dan psikologis anak.

Kondisi tersebut, katanya, memerlukan pengawasan, edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan eksploitasi.

Ia juga menyoroti bahwa kemiskinan dan persoalan sosial dapat mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Karena itu, perlindungan anak perlu dilaksanakan melalui pendekatan terpadu.

“Jangan hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga penanganan faktor sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab kerentanan,” lanjutnya.

Raperda ini memuat pengaturan tentang pengertian anak, perlindungan anak, penyelenggaraan perlindungan anak, hak anak, perlindungan khusus, kekerasan terhadap anak, eksploitasi, perlakuan salah, serta penelantaran.

Adapun pembentukan Raperda bertujuan memberi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menjamin pemenuhan hak anak serta memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran anak.

“Raperda ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman dan ramah anak, sekaligus mendorong penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu dan terencana,” ungkapnya.

Editor: Riko Aditya.