TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, meminta adanya sinkronisasi kebijakan antarpemerintah daerah agar perbedaan wilayah administrasi tidak menghambat nelayan dan petambak memperoleh bantuan pemerintah.
Permintaan itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026).
Supa’ad menilai persoalan administrasi kependudukan tidak semestinya membuat masyarakat kehilangan kesempatan menerima bantuan, terutama nelayan dan petambak yang lokasi usahanya berbeda dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Ia mencontohkan warga ber-KTP Kota Tarakan yang lokasi tambaknya secara geografis berada di Kabupaten Bulungan. Kondisi ini kerap menimbulkan masalah saat warga hendak mengakses bantuan sarana dan prasarana usaha dari pemerintah daerah.
Menurut Supa’ad, diperlukan kesamaan pemahaman dan koordinasi antardaerah agar batas administrasi tidak menjadi penghalang pelayanan kepada masyarakat.
“Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar perbedaan administrasi wilayah tidak menjadi penghambat pelayanan,” tegasnya.
Ia berharap persoalan ini dibahas secara konkret sehingga ada kejelasan mekanisme penyaluran bantuan bagi masyarakat yang beraktivitas ekonomi lintas wilayah. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memastikan bantuan tepat sasaran tanpa mengabaikan ketentuan dan kewenangan masing-masing daerah.
KPK Ingatkan Penyaluran Bantuan Tetap Sesuai Aturan
Dalam pertemuan itu, Tim Korsup KPK RI mengingatkan agar setiap kebijakan dan program pemerintah daerah dijalankan secara akuntabel.
Dalam pengelolaan bantuan dan penggunaan anggaran negara, ada sejumlah aspek hukum yang harus diperhatikan, di antaranya potensi perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, serta unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) dalam tindak pidana korupsi.
Untuk menyelesaikan persoalan lintas kewenangan, KPK mendorong penguatan koordinasi formal antarpemerintah daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan program dan kebutuhan masyarakat.
DPRD Kaltara berharap koordinasi tersebut segera menghasilkan solusi bagi nelayan dan petambak, yang membutuhkan kepastian pelayanan dan akses bantuan tanpa terhambat batas wilayah.
Editor: Riko Aditya.






