TARAKAN – Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan dan layanan jaminan kesehatan menjadi sorotan dalam reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto.
Agar aspirasi warga mendapat penjelasan langsung, ia menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, dalam reses Masa Persidangan I Tahun 2026 di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/2026).
Pertemuan ini tidak hanya menjadi wadah menyerap aspirasi, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat, termasuk pengemudi ojek online (ojol), untuk menyampaikan kendala terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Supa’ad mengatakan, persoalan BPJS Kesehatan termasuk keluhan yang cukup sering ia terima, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Keluhan itu mencakup status kepesertaan yang tiba-tiba nonaktif, masalah pembayaran iuran, hingga kendala saat mengakses layanan kesehatan.
“Selama ini banyak warga menyampaikan keluhan kepada saya, baik ketika bertemu langsung maupun melalui media sosial. Karena itu, saya ingin persoalan tersebut tidak hanya dicatat sebagai aspirasi, tetapi juga bisa langsung mendapatkan penjelasan dari pihak yang memahami mekanismenya,” kata Supa’ad.
Menurutnya, kehadiran Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan memberi kesempatan bagi warga memperoleh informasi yang jelas sekaligus menyampaikan kendala yang perlu ditindaklanjuti.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan kepesertaan, terutama bagi warga kurang mampu penerima bantuan iuran (PBI).
“Kami ingin masyarakat mengetahui hak-haknya. Kalau ada persoalan mengenai kepesertaan atau pelayanan, sampaikan secara terbuka. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan bagaimana mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menjelaskan bahwa JKN merupakan perlindungan finansial bagi masyarakat saat menghadapi risiko kesehatan. Peserta dapat memperoleh pelayanan medis tanpa menanggung seluruh biaya pengobatan sendiri, sepanjang sesuai ketentuan.
Tindakan berbiaya besar seperti pemasangan ring jantung dan cuci darah dapat dijamin jika persyaratan pelayanan terpenuhi.
“Dulu, ketika seseorang membutuhkan tindakan medis dengan biaya besar, seperti cuci darah atau pemasangan ring jantung, banyak keluarga yang harus berpikir keras karena persoalan biaya. Sekarang, melalui JKN, masyarakat memiliki perlindungan agar tidak harus menanggung sendiri beban pengobatan tersebut,” jelas Yusef.
Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat itu harus diimbangi kepastian status kepesertaan, karena masih ada peserta yang tidak dapat mengakses layanan akibat status nonaktif.
Menurut Yusef, hal ini berkaitan dengan penyesuaian kuota peserta yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema PBI, yang dipengaruhi kemampuan fiskal daerah. Kuota yang dibiayai pemerintah provinsi tahun ini sebanyak 30.000 peserta, sedangkan pembiayaan oleh pemerintah kabupaten/kota berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing.
“Penyesuaian kemampuan anggaran daerah berdampak pada jumlah peserta yang bisa ditanggung. Ada daerah yang mengambil alih pembiayaan, tetapi ada juga peserta yang sementara dinonaktifkan. Persoalan ini perlu dikoordinasikan agar masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan,” ungkapnya.
Yusef mengimbau peserta yang mengalami masalah status kepesertaan, tunggakan iuran, atau kendala layanan agar segera mencari informasi lewat kanal resmi BPJS Kesehatan, sehingga penyebabnya dapat diketahui dan ditangani sesuai prosedur.
Reses ini sekaligus menjadi ruang komunikasi antara masyarakat, wakil rakyat, dan penyelenggara jaminan kesehatan untuk mendorong pelayanan yang lebih mudah diakses.
Editor: Riko Aditya.






