DPRD Kaltara Desak Pemprov Optimalkan Aset Daerah Tak Produktif agar Jadi Sumber PAD

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum produktif.

Aset tersebut berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) jika pemerintah melakukan inventarisasi, pemetaan, serta membuka peluang pemanfaatan melalui penyewaan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Desakan itu tertuang dalam laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dibacakan dalam rapat paripurna.

Pansus meminta pemerintah tidak membiarkan aset tanpa kejelasan pemanfaatan hingga kehilangan nilai ekonominya.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Kaltara, H. Ladullah, mengatakan pemerintah perlu mengidentifikasi seluruh aset yang belum digunakan secara optimal. Pemetaan itu menjadi langkah awal untuk menentukan skema pemanfaatan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing aset.

“Aset daerah yang belum dimanfaatkan harus segera diidentifikasi dan dipetakan. Jangan sampai kekayaan yang dimiliki pemerintah hanya menjadi barang inventaris tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah,” kata Ladullah saat membacakan laporan akhir Pansus.

Pansus merekomendasikan Pemprov Kaltara memanfaatkan aset menganggur melalui penyewaan atau kerja sama pemanfaatan.

Skema ini dapat membuka peluang penerimaan daerah sekaligus mengurangi beban pengelolaan aset yang tidak memberi manfaat ekonomi.

“Pemerintah daerah harus lebih proaktif mencari peluang pemanfaatan aset, baik melalui penyewaan maupun kerja sama yang sesuai ketentuan hukum. Dengan begitu, aset yang sebelumnya tidak produktif bisa memberikan manfaat ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ujar Ladullah.

Selain optimalisasi aset, Pansus I meminta Pemprov segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Regulasi itu diperlukan sebagai pedoman bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menginventarisasi, mengamankan, mengelola, dan memanfaatkan aset secara tertib dan bertanggung jawab.

Ranperda tersebut dibahas Pansus I sejak Februari hingga November 2026 dan memperbarui Perda Nomor 18 Tahun 2019 agar sesuai dengan perkembangan ketentuan kementerian terkait.

Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan dalam rapat paripurna. DPRD berharap aturan baru ini mendorong Pemprov mengubah aset tidak produktif menjadi sumber penerimaan daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan.

Editor: Riko Aditya.