TARAKAN – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H Muddain, menjelaskan pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.
Penjelasan itu ia sampaikan saat menggelar reses dan silaturahmi bersama ratusan warga di kawasan Sebengkok, Kota Tarakan.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan kebutuhan infrastruktur lingkungan permukiman, antara lain semenisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase di lorong-lorong, dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
Muddain menyatakan tidak semua usulan dapat diakomodasi lewat anggaran Pemprov Kaltara. Menurutnya, pekerjaan infrastruktur lingkungan tersebut merupakan tanggung jawab Pemkot Tarakan.
“Saya harus menyampaikan ini secara terbuka agar tidak ada kesalahpahaman secara politik. Saya tidak bisa ikut campur membantu perbaikan semenisasi maupun drainase di lorong-lorong karena itu bukan menjadi domain kebijakan atau kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan wilayah kewenangan Pemerintah Kota Tarakan,” kata Muddain di hadapan warga.
Ia menjelaskan, penggunaan anggaran daerah, termasuk lewat pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, memiliki aturan dan pembagian kewenangan yang harus dipatuhi. Usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan agar tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Pemprov Kaltara tetap memiliki ruang membantu warga Tarakan lewat program yang menjadi kewenangannya. Salah satunya bantuan hibah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Muddain memaparkan rencana alokasi anggaran untuk pembangunan dan pembenahan rumah ibadah di Tarakan, serta untuk mendukung kegiatan sosial keagamaan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Muddain berharap penjelasan ini dapat dipahami warga, sehingga aspirasi dari reses bisa diteruskan kepada pemerintah yang berwenang menindaklanjutinya.
Editor: Riko Aditya.






