NUNUKAN – Kekecewaan terhadap lambannya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan kembali disuarakan masyarakat Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan. Puluhan warga yang mewakili 17 desa menggelar aksi damai sebagai bentuk protes atas kondisi jalan utama yang hingga kini belum mendapat penanganan serius dari pemerintah pusat.
Dalam aksi tersebut, warga membentangkan karton berisi tuntutan perbaikan akses jalan serta membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Aksi ini digelar sebagai upaya menyampaikan langsung aspirasi masyarakat perbatasan yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses transportasi darat.
Perwakilan Forum Masyarakat Krayan Timur, Aprem, menjelaskan bahwa aksi tersebut dipicu oleh rusaknya jalan penghubung antarwilayah yang menjadi jalur vital aktivitas warga. Jalan tersebut menghubungkan pusat Kecamatan Krayan menuju Krayan Timur hingga tembus ke Kabupaten Malinau.
“Kondisi jalan sangat memprihatinkan, terutama saat musim hujan. Jalan berubah menjadi lumpur dan sulit dilewati kendaraan,” ujar Aprem, Senin (2/2/2026).
Ia menuturkan, hujan yang turun hampir setiap hari menyebabkan ruas jalan menjadi kubangan lumpur. Akibatnya, distribusi bahan kebutuhan pokok terhambat dan mobilitas masyarakat terganggu. Dampak kerusakan jalan juga dirasakan di sektor pendidikan dan pelayanan publik.
Menurutnya, tidak sedikit anak-anak sekolah, guru, hingga aparatur pemerintah kesulitan beraktivitas. Bahkan, warga kerap terpaksa melepas alas kaki dan menggulung celana saat melintas agar tidak terjebak lumpur. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi ketika ada warga sakit.
“Dalam keadaan darurat, kami sering harus menggotong pasien menggunakan tandu menuju fasilitas kesehatan karena kendaraan tidak bisa melintas,” ungkapnya.
Melalui aksi ini, masyarakat Krayan Timur meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah turun langsung meninjau kondisi jalan dan segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki akses transportasi darat di kawasan perbatasan negara.
Aprem menegaskan, sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat perbatasan berhak mendapatkan keadilan pembangunan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Kami tidak menuntut muluk-muluk. Jika belum bisa diaspal, setidaknya jalan diperbaiki agar tidak menjadi lumpur saat hujan,” katanya.
Dalam surat terbuka yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, masyarakat Krayan Timur memuat lima poin aspirasi, antara lain meminta perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat Krayan, percepatan pembangunan jalan Long Bawan–Krayan Timur sebagai jalur strategis perbatasan, peningkatan sarana pendidikan, kesehatan dan pertanian, kepedulian terhadap persoalan sosial dan ekonomi warga, serta kebijakan khusus terkait pengadaan alat dan logistik dari Sarawak, Malaysia Timur, untuk menunjang percepatan pembangunan akses jalan nasional.
“Masyarakat berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan meninjau langsung kondisi jalan di Krayan Timur dan melihat realitas yang kami hadapi setiap hari,” pungkas Aprem.
Penulis: Riko Aditya
